INDRAMAYU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan, melakukan kunjungan kerja dalam rangka Reses III Tahun Sidang 2025-2026 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.A. Sentot Patrol, Kabupaten Indramayu. Agenda serap aspirasi ini difokuskan untuk memotret langsung kondisi pelayanan kesehatan serta dinamika ketenagakerjaan di lingkungan fasilitas kesehatan milik daerah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, ruang dialog dibuka secara interaktif bagi jajaran manajemen, tenaga kesehatan, dan staf kepengurusan rumah sakit. Situasi ketenagakerjaan dan kepastian hak-hak karyawan menjadi poin utama yang mencuat dalam sesi diskusi.
Keluhan Soal Kesejahteraan dan Keterlambatan Hak Karyawan
Dalam sesi serap aspirasi, terdapat dua perwakilan karyawan yang menyampaikan aspirasinya secara langsung di hadapan legislator perwakilan Indramayu tersebut.
Aspirasi pertama disampaikan oleh salah seorang karyawan yang menyoroti perihal tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Ia menyampaikan keinginan dan harapan para pegawai agar ada kebijakan konkret mengenai kenaikan gaji bagi karyawan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini dinilai krusial demi menunjang kesejahteraan para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan.
Sementara itu, perwakilan kedua menyampaikan laporan terkait kendala administratif yang berdampak langsung pada hak reguler pekerja. Disebutkan bahwa gaji karyawan untuk bulan Juni belum kunjung turun. Keterlambatan ini ditengarai terjadi akibat adanya masa transisi kepemimpinan atau kondisi purna tugas dari pejabat Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan manajemen rumah sakit.
Mendengar laporan tersebut, Hilal Hilmawan langsung menunjukkan sikap responsif di hadapan para karyawan. Tanpa menunda, Hilal segera melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Mas Salman, ajudan Bupati Indramayu.
Dalam percakapan tersebut, Hilal secara tegas menyampaikan masalah yang dialami karyawan RS MA Sentot dan mendesak agar kendala administratif tersebut segera diproses dan diselesaikan agar hak-hak karyawan dapat segera dicairkan.
Langkah konkret dan gerak cepat yang ditunjukkan Hilal Hilmawan ini mendapat apresiasi positif dari para karyawan. Diharapkan dengan sinergi antara pihak rumah sakit dan pemerintah daerah, kendala birokrasi yang terjadi dapat segera terurai demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Indramayu.